Kepala Desa Wadas H. Junaedi dilokasi longsor
Restorasi.id – Kesal memuncak,Kepala Desa Wadas, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, H. Junaedi, meledak. Dalam pernyataan terbuka pada Sabtu (19/4/2025), ia melontarkan kritik pedas terhadap pemerintah dan pengelola kawasan industri besar seperti KIIC, KJIE, Pertiwi Lestari, hingga Kawasan Golf Sedana yang dinilainya abai terhadap kondisi masyarakat bantaran Kali Kalapa yang saban tahun terdampak longsor.
Setiap musim hujan, kata pria yang akrab disapa H. Jujun itu, rumah-rumah warga terkikis air sungai. Namun, hingga kini tidak ada langkah konkret dari pemerintah baik pusat, provinsi, maupun kabupaten untuk menormalisasi Kali Kalapa yang makin mengancam pemukiman warga.
“Kami sangat prihatin. Setiap tahun warga jadi korban, tapi belum ada perhatian atau komunikasi dari dinas terkait. Harus tunggu banyak korban dulu baru bergerak?” ujar H. Jujun dengan nada tinggi.
Tidak hanya itu, ia juga menyindir tajam Gubernur Jawa Barat, yang menurutnya sibuk ‘berpencitraan’ di media sosial namun tak pernah menyambangi Desa Wadas meski warganya bertahun-tahun hidup dalam ancaman bencana.
“Konten-konten Pak Gubernur memang luar biasa, kata orang-orang. Tapi menurut saya, tidak. Kalau erosi di daerah lain cepat didatangi, kenapa Wadas tidak pernah?” sindirnya.
H. Jujun mendesak normalisasi total Kali Kalapa dan pembangunan tanggul permanen, bukan tambal-sulam, mengingat hampir seluruh bantaran sungai terdampak dan banyak rumah warga sudah amblas.
“Mohon dengan sangat, Pak Gubernur dengarkan kami. Jangan biarkan warga yang tidak mampu terus jadi korban,” pintanya penuh harap.
Kemarahan Junaedi memuncak saat menyinggung kawasan industri besar di sekitar Wadas yang justru diam seribu bahasa. Ia menyebut ketimpangan perlakuan antara kepentingan industri dan keselamatan warga.
“Apakah Pak Gubernur takut dengan KIIC? Apa warga saya harus demo dulu di jalan biar didengar?” katanya lantang.
Di lokasi yang sama, warga terdampak mengaku was-was bencana serupa akan terus berulang jika tak ada penanganan menyeluruh dari pihak berwenang. (Luthfi Alparizy)
