Restorasi .d - Ketua Karawang Monitoring Group (KMG) Imron Rosyadi, mengungkapkan keprihatinan mendalam terkait pembangunan rumah tidak layak huni yang menjadi program pemerintah Kabupaten Karawang, yang seharusnya rampung pada tahun 2024.
Tapi masih saja pekerjaan sampai sekang bulan Januari ini terindikasi melewati tenggat waktu yang ditentukan dalam surat perintah kerja (SPK), yang seharusnya selesai pada tahun anggaran yang telah ditetapkan.
“Pemborong yang seperti ini seharusnya diberikan kartu merah karena melanggar ketentuan. Ke depannya, mereka tidak layak mendapatkan pekerjaan dari dinas,” tegas Imron.
Dia menilai, dalam kasus ini, baik pemerintah maupun pihak pemborong memiliki kesalahan. Pemerintah, melalui Dinas Cipta Karya dan PUPR, tampak kurang tegas dalam pengawasan, sementara pemborong diduga mengalami masalah dalam pelaksanaan pekerjaan.
Imron menambahkan, anggaran untuk program rumah layak huni tahun 2025 baru saja diinput, sementara pekerjaan yang berlangsung saat ini adalah proyek yang seharusnya selesai di tahun 2024.
“Ada indikasi manipulasi laporan dan akal-akalan dalam pengerjaan. Proyek ini tidak dikerjakan sesuai waktu yang ditetapkan,” ungkapnya.
Ketika disinggung bahwa proyek ini merupakan bagian dari road show bupati, Imron menekankan bahwa anggaran baru akan efektif di tahun 2025. “Anggaran DPRD aja buru kemaren menyerap aspirasi rapat per dapil untuk penyesuaian input aspirasi. Masi ini baru dihitung,ini udah dikerjakan," tutupnya.
Di tempat terpisah seorang keluarga penerima manfaat (KPM) mengaku dimintai sejumlah uang administrasi untuk memperlancar proyek tersebut.
Menanggapi situasi ini, masyarakat mendesak pemerintah untuk segera menindaklanjuti permasalahan yang ada dan memastikan transparansi dalam pelaksanaan program pembangunan. (Lutfi Alparizy)
