• Jelajahi

    Copyright © Restorasi Indonesia
    Inspirasi Perubahan

    Kanal Video

    Agus Ferianto Desak Polres Karawang Segera Usut Tuntas Investasi Bodong

    Rabu, 14 Agustus 2024


    Ketua BPPH Pemuda Pancasila Karawang Agus Ferianto dan tim

    Restorasi.id
    - Ketua Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum Pemuda Pancasila Karawang, Agus Ferryanto, mendatangi Polres Karawang pada Selasa, 13 Agustus 2024.


    Setelah menerima surat kuasa hukum dari korban investasi bodong kripto, Agus Ferryanto mendesak pihak kepolisian untuk segera mengusut tuntas kasus tersebut.


    "Kami meminta agar Polres Karawang tidak menunda-nunda lagi dan segera mengambil tindakan tegas terhadap pelaku investasi bodong. Ratusan warga Karawang yang menjadi korban.



    Ratusan warga Karawang mengalami kerugian besar akibat penipuan investasi bodong yang diduga dilakukan oleh PT Sitocash Indonesia. 


    Total kerugian diperkirakan mencapai belasan miliar rupiah, dengan iming-iming keuntungan bulanan sebesar 6 hingga 8 persen yang hanya bertahan beberapa bulan.


    Ia mengimbau kasusnya masyarakat Karawang, jika ada yang mengalami kerugian yang sama agar melaporkannya ke Polres Karawang.


    Muhtadin salah satu korban menceritakan kasus yang dialaminya. Selain dirinya, masi banyak korban lainnya mengalami kerugian yang sangat besar.


    "Mereka menggunakan dana pinjaman dari bank bahkan ada yang kehilangan rumah mereka. Kami berharap Polres Karawang segera mengidap lanjuti kasus ini, ujar Muhtadin.


    Sekitar 315 orang teridentifikasi sebagai korban dengan kerugian bervariasi, mulai dari 150 juta hingga 300 juta rupiah per orang. 


    Dengan jumlah korban yang banyak dan kerugian yang besar, kasus ini menuntut perhatian dan tindakan cepat dari pihak kepolisian. (Sarmin)






     .

    Kolom netizen >>>

    Buka kolom netizen

    Lentera Islam

    Lentera Islam


    Rasulullah SAW bersabda ” Turunkanlah (datangkanlah) rezekimu (dari Allah) dengan mengeluarkan sedekah”. (HR Al-Baihaqi).

    Berita Terbaru

    pemerintahan

    +