Tentang Demonstrasi Mahasiswa Akhir-Akhir Ini

Oleh: Isma Maulana Ihsan
Mahasiswa S1 Ilmu Politik
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Restorasi.id - Demonstrasi Mahasiswa Indonesia, baik yang diinisiasi oleh BEM Nusantara, BEM SI, Aliansi Mahasiswa Indonesia, dll, dsbgnya. Merupakan bentuk protes terhadap pengelolaan Negara akhir-akhir ini. Isu yang diangkat yang menjadi tuntutan mahasiswa pun beragam coraknya, dari mulai permasalahan minyak goreng sampai kepada wacana penundaan dan perpanjangan masa periode Presiden.

Ada yang menarik dari tuntutan-tuntutan mahasiswa tersebut. Baik demonstrasi pada tanggal 11 April kemarin dan demonstrasi yang dilaksanakan 10 hari setelahnya. Namun, sebelum masuk ke sana, saya ingin menyoroti beberapa hal yang semoga dapat menjadi bahan refleksi untuk semua mahasiswa Indonesia yang ‘berjuang’ atas nama rakyat.

1. Permasalahan Almamater

Beberapa aksi di daerah-daerah tidak menghendaki para demonstran yang tidak ber-almamater. Ini merupakan persoalan lama, dalam demonstrasi dua tahun lalu saja persoalan ini dibahas. Namun, ironisnya permasalahan ini tetap mencuat dan begitu kita melihat banyak kawan-kawan pelajar juga komponen masyarakat yang turun ke jalan dengan tanpa menggunakan almet ketika mereka dikejar-kejar oleh Polisi tidak ada solidaritas berbeda halnya ketika yang hendak di tangkapi oleh Polisi adalah yang menggunakan almamater.

Baca juga: Keadilan Gender dalam Islam

Dalam beberapa postingan media sosial Pelajar misalnya banyak memperlihatkan bagaimana “apatisnya” para Mahasiswa yang hanya mementingkan almamater dan golongan-golongan serta warnanya sendiri. Sejatinya, seorang yang bergerak atas nama rakyat harus berdiri bersama rakyat. Meskipun, kita tidak bisa menampik bahwasannya identitas dalam berdemonstrasi seperti almamater tersebut dibutuhkan pula, untuk membedakan mahasiswa dan mana “penumpang gelap” dalam demonstrasi tersebut.

2. Tidak bersatunya kesatuan Mahasiswa

Barisan-barisan mahasiswa hari ini, nampaknya terpecah belah pada beberapa klub, aliansi dan persatuan. Tidak berada dalam satu rumpun kerja sama. Mereka sama-sama beratas-namakan rakyat. Tetapi, mereka terpecah belah. Satu masuk BEM SI, satu ke Nusantara, dll, dsbgnya. Entah ada fenomena politik apa yang melatarbelakangi hal tersebut. Dan memang jelas, bahwa pandangan, argument dan opini orang akan berbeda-beda. Dan itu merupakan sunnatullah.

Tetapi, apakah memang sulit untuk satu sepakat dalam satu kesatuan Mahasiswa? Sehingga aksi-aksi yang kemudian mahasiswa galakkan akan lebih terasa manfaat dan pengaruhnya? Atau kakak-kakak senior memang mempunyai pemikiran lain.

Namun, saya selalu bermimpi tentang aksi mahasiswa Indonesia yang benar-benar berangkat dari keresahan rakyat (bukan berarti aksi mahasiswa sekarang tidak berangkat dari keresahan rakyat) dan juga mereka satu sepakat, bergandengan tangan dan bersuara lantang yang sama tanpa melihat aliansi, organ ekstra dan warna almamater. Dan bahkan mungkin, meninggalkan semuanya dan sama-sama berteriak dan berjuang untuk rakyat. Mereka-mereka inilah yang menjunjung tinggi idealisme dan menolak segala bentuk gratifikasi dan hipokrit atas nama apapun.Isu yang kemudian menjadi landasan mahasiswa pada hari ini untuk berdemonstrasi memang banyak coraknya.

Terutama, isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden. Ada yang menarik disini, yang mana kita harus sama-sama sepakat bahwasannya wacana untuk jabatan presiden dari 2 periode ke 3 periode merupakan bentuk keniscayaan dalam negara demokrasi. Berwacana boleh saja, tokoh dalam UUD sendiri menghendaki agar dirinya dirubah. Yang kemudian menjadi persoalan, adalah ketika hal tersebut datang dari pemegang kekuasaan. Wacana yang pertama bergulir baik tentang penundaan pemilu atau perpanjangan jabatan adalah sama-sama dari luar pemegang kuasa. Dan itu sekali lagi, merupakan bentuk aspirasi.

Tidak masalah! Tetapi ketika datangnya dari pemegang kekuasaan terlebih mengatakan si pemegang kuasa itu punya “big data” terhadap masyarakat yang mendukung dan menolak hal tersebut. Maka ini menjadi masalah.

Aksi 11 April kemarin, meski beberapa jam sebelumnya akhirnya Jokowi mengeluarkan sedikit kepastian tentang “ndak bakal ditunda-tunda” namun tetap, Parlemen sebagai pemegang kunci yang dapat merubah UUD belum memberikan kepastian. Maka, aksi demonstrasi lanjutan oleh mahasiswa masih diperlukan bahkan dengan waktu yang relatif lama. Saya menduga, bahwasannya jika kemudian setelah aksi besar-besaran tersebut Mahasiswa dan komponen masyarakat lainnya diam.

Operasi untuk kembali membawa wacana dari luar ke dalam parlemen akan semakin kuat. Kita mempunyai pengalaman empirik tentang bagaimana banyak ketidak-konsistenan Presiden Jokowi dalam statemen dan tindakannya. Pada tahun 2013 beliau menolak untuk dijadikan Calon Presiden dan fokus mengurus Jakarta, tetapi kemudian 2014 mencalonkan diri, dia juga bilang bahwa anak-anaknya tidak mau berpolitik, tetapi pada waktu lalu anak dan menantunya terpilih jadi pemimpin daerah.

Lip of service mewarnai kepemimpinan beliau, maka tak ayal pada hari ini pernyataan beliau tidak sepenuhnya dapat dipercaya dan dipegang. Maka, pengawalan terhadap isu ini harus tetap dilakukan, jika demonstrasi tidak bisa dilakukan setiap hari, maka jangan sampai kita teralihkan oleh hal-hal lain yang menjadi antitesis dalam perjuangan rakyat hari ini. Jangan termakan berita-berita remeh temeh sebagai pengalihan isu.

Terakhir, seperti yang disinggung di atas menjadi persoalan adalah ketika wacana perpanjangan tersebut keluar dari mulut penguasa, sebut saja dalam hal ini menteri. Maka, saya ingin bilang kepada para Mahasiswa-mahasiswi Indonesia baik BEM SI, Nusantara atau yang lainnya. Tuntutannya nggak mau ditambah begitu dengan Reshuffle kabinet? Agar moncong-moncong yang teriak punya big data, permintaan rakyatlah agar ditambah masa jabatan atau ditunda pemilu, tidak lagi keluar dari mulut mereka? Yak, para menteri itu kudu dikasih pelajaran!