 |
| Sumber foto: Tv Parlemen (Dyah Roro Esti) |
Restorasi.id - Anggota Komisi VII DPR RI, Dyah Roro Esti, menilai harus ada terobosan kebijakan anggaran yang berguna untuk memperluas penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT) di masyarakat. Dyah Roro menilai ada anggapan selama ini bahwa pembangunan EBT tersebut memiliki harga yang tinggi. Sehingga, berdampak pada belum optimalnya transisi energi dari fosil ke non fosil yang lebih ramah lingkungan.
"Ada beberapa hal yang mengakibatkan harga EBT itu bisa mahal. Mungkin kurangnya inovasi, kurangnya permintaan, atau insentif juga kurang. Maka memang ini permasalahan di pemerintah pusat yang harus kita cari solusinya," ujar Dyah Roro usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Kabupaten Karangasem, Bali, Jumat (28/1/2022). Kunjungan dipimpin Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Dony Maryadi Oekon.
Baca juga:NasDem Purwakarta Targatkan Posisi 3 di Pemilu 2024
Dari sisi insentif anggaran, Dyah Roro menilai sudah ada kebijakan terkait Nilai Ekonomi Karbon (carbon pricing) yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2021. Harapannya, Perpres tersebut dapat memberikan insentif tersendiri terhadap pembangunan energi baru terbarukan di Indonesia.
"Lalu inovasi bisa kita dorong. Kan BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) ini menjadi mitra Komisi VII. Jadi inovasi ini suatu hal yang perlu kita dorong melalui fungsi pengawasan agar hadir berbagai macam inovasi yang bisa kita lakukan di bidang EBT," tambah Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI ini.
Dari sisi permintaan energi (energy demanding), menurut Dyah Roro pun juga dapat semakin meningkat ke depannya. Sebab, PLN sebagai penyedia pelayanan listrik tentu semakin waktu bertambah maka kebutuhan akan energi tersebut akan semakin tinggi. Sehingga, PLN dapat melakukan bauran energi melalui PLTS sebagai basis listrik bersumber dari EBT.
Baca juga: Pemberdayaan Ekonomi dan Pendidikan Adalah Hal Utama Jika Saya Menjadi Kepala Desa
"Jadi tiga faktor itu yang harus kita jaga bersama. Memang price itu selalu menjadi alasan sebetulnya. Saya enggak mau harga ini jadi alasan lagi. Maka harus segera lakukan terobosan-terobosan yang dibutuhkan agar bisa berkembang ke depannya," tutup legislator dapil Jawa Timur X itu. (red)
"Ada beberapa hal yang mengakibatkan harga EBT itu bisa mahal. Mungkin kurangnya inovasi, kurangnya permintaan, atau insentif juga kurang. Maka memang ini permasalahan di pemerintah pusat yang harus kita cari solusinya," ujar Dyah Roro usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Kabupaten Karangasem, Bali, Jumat (28/1/2022). Kunjungan dipimpin Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Dony Maryadi Oekon.
Baca juga:NasDem Purwakarta Targatkan Posisi 3 di Pemilu 2024
Dari sisi insentif anggaran, Dyah Roro menilai sudah ada kebijakan terkait Nilai Ekonomi Karbon (carbon pricing) yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2021. Harapannya, Perpres tersebut dapat memberikan insentif tersendiri terhadap pembangunan energi baru terbarukan di Indonesia.
"Lalu inovasi bisa kita dorong. Kan BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) ini menjadi mitra Komisi VII. Jadi inovasi ini suatu hal yang perlu kita dorong melalui fungsi pengawasan agar hadir berbagai macam inovasi yang bisa kita lakukan di bidang EBT," tambah Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI ini.
Dari sisi permintaan energi (energy demanding), menurut Dyah Roro pun juga dapat semakin meningkat ke depannya. Sebab, PLN sebagai penyedia pelayanan listrik tentu semakin waktu bertambah maka kebutuhan akan energi tersebut akan semakin tinggi. Sehingga, PLN dapat melakukan bauran energi melalui PLTS sebagai basis listrik bersumber dari EBT.
Baca juga: Pemberdayaan Ekonomi dan Pendidikan Adalah Hal Utama Jika Saya Menjadi Kepala Desa
"Jadi tiga faktor itu yang harus kita jaga bersama. Memang price itu selalu menjadi alasan sebetulnya. Saya enggak mau harga ini jadi alasan lagi. Maka harus segera lakukan terobosan-terobosan yang dibutuhkan agar bisa berkembang ke depannya," tutup legislator dapil Jawa Timur X itu. (red)
